Minggu, 25 Januari 2015

Dirwan Dacri, Kepala BPN Kabupaten Bekasi

Tongkrongi Tempat Pelayanan


PARA pejabat di pelayanan masyarakat barangkali perlu mengadopsi resep pejabat yang satu ini. Ya, sosok dimaksud adalah Kepala BPN Kabupaten Bekasi Drs H Dirwan M Dachri. Dia tidak selalu duduk manis di ruangannya. Tapi sering bekerja di bangku pelayanan menemani para staf.
Model itu sudah dilakoninya sejak dipercaya menjadi Kepala Seksi di BPN Jakarta Selatan tahun 2000-an dan Kepala BPN Serang, Banten. Hingga kini di Kabupaten Bekasi, pria berdarah Makassar ini sering ‘nongkrong’ di meja pelayanan sambil menunaikan tugasnya.
Pelayanan menjadi lebih baik, karena bila ada masalah staf bisa langsung diberikan arahan. Misalnya, kalau ada berkas yang kurang, dia mengarahkan bawahan sebaiknya menerima berkasnya. Dengan syarat kekurangan berkas seperti fotocopy KTP harus segera menyusul keesokan harinya. “Kalau kekurangan berkasnya tidak terlalu fatal dan bermasalah, ya terima saja. Kalau begitu pelayanan akan lebih mudah dan masyarakat puas. Jadi sangat banyak manfaatnya duduk di ruang pelayanan,” katanya.
Peraih penghargaan Bintang Satya Lencana dari Presiden RI ini pun selalu menyempatkan diri untuk mengontrol meja pelayanan setiap hari. Sekaligus bertanya kepada pemohon sertipikat apakah mereka sudah dilayani.
Sebagai pelayan masyarakat di bidang pertanahan, Dirwan memang sangat konsen untuk memenuhi keinginan masyarakat. Dia juga menggalakkan pelayanan malam hari dengan pola jemput bola ke tengah masyarakat.  Tim itu terdiri atas enam orang menggunakan minibus Layanan Rakyat untuk Sertipikat Tanah (Larasita). Mereka melayani segala urusan pertanahan seperti peralihan hak waris, pelayanan konsultasi hingga pengecekan keaslian surat tanah, akan dilakukan on the spot.
“Mobil Larasita sama seperti kantor berjalan. Pelayanan langsung terkoneksi ke kantor BPN karena menggunakan sistem wifi,” jelas Dirwan.
Tak hanya itu, BPN Kabupaten Bekasi juga memiliki pelayanan pembuatan sertipikat tanah gratis bagi warga miskin. Menurut dia, setelah memegang sertipikat tanah, warga miskin bisa menjaminkannya ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) untuk memperoleh pinjaman modal usaha. Kedua bank itu, sudah membuka pelayanan pemberian pinjam modal usaha di kantor BPN Bekasi di Jalan Daha, Blok B4 Nomor 2, Komplek Lippo Cikarang. “Kerjasama dengan bank itu agar warga kami (Kabupaten Bekasi) nggak ngutang lagi di rentenir,” ujar Dirwan.

Dirwan berpesan, bagi masyarakat miskin yang ingin mengurus sertipikat gratis untuk mendapat pinjam modal usaha, harus memastikan tanahnya tak bermasalahnya. Yakni tidak sengketa tapal batas dengan tetangga, tidak dalam sengketa sesama ahli waris, tidak dalam sita jaminan maupun bukan tanah kas desa. “Soal besaran pinjaman tergantung kebijakan pihak bank yang menyesuaikan modal usaha yang diperlukan. Kami hanya sebagai penjamin penyelesaian sertipikat,” katanya.
Tidak hanya memberikan pelayanan pembuatan sertipikat gratis kepada warga miskin, Dirwan juga memiliki program pendistribusian lahan kepada 100 bidang usaha. Masing-masing akan memperoleh sebidang tanah seluas 200 meter persegi.
Lahan dan sertipikat yang dibagikan itu bisa langsung dijaminkan ke BRI mapun BJB untuk mendapatkan modal usaha. “Selama ini, masyarakat kesulitan mendapatkan pinjaman. Dengan program ini, mereka tidak keluar biaya, tetapi mendapatkan pinjaman. Kita harapkan masyarakat tidak lagi meminjam dana ke rentenir,” pintanya. O nga

Tidak ada komentar:

Posting Komentar